Perpres Nomor 98 Tahun 2015 Tentang Percepatan ...
23 Mei 2017 Presiden (Perpres) Nomor: 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor: 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Keputusan Presiden No Perpres No.46 Tahun 2015. Kementerian Sosial. Selengkapnya ». Keputusan Presiden No Keppres No.52/P Tahun 2015. 98, 2019, KESEHATAN. c.bahwa beberapa pasal dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 30 Okt 2019 Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2019 tentang Organisasi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Pasal 98. Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 30 Jun 2015 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98 TAHUN 2014 TENTANG PERIZINAN UNTUK USAHA MIKRO DAN KECIL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Published on Jun 30, 2015. Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);. 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang. Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara.
Terbitnya Perpres Tentang Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK ... Pemerintah telah menerbitkan Perpres no. 98 tahun 2014 tentang Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) serta Permendagri no. 83 tahun 2014 tentang panduan IUMK. Point utamanya otoritas penerbitan IUMK akan didelegasikan ke camat/lurah/desa dan tidak dikenakan biaya apapun, serta selesai dalam satu hari. Berkaitan hal tersebut di atas, Deputi Bidang Pengembangan Restrukturisasi Usaha Kementerian Dokumen – LRT JABODEBEK Keputusan Menteri Perhubungan No 394 tahun 2015. 8 Mei 2018. PerPres Nomor 49 tahun 2017. 8 Mei 2018. PerPres Nomor 65 tahun 2016. 8 Mei 2018. PerPres Nomor 98 tahun 2015. Proyek LRT Jabodebek; Profil ADHI; Sejarah ; Landasan Hukum; Lingkup Pekerjaan; Lintas Pelayanan; Lintas Cibubur – Cawang; Lintas Bekasi Timur – Cawang; Perpres Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga ... PERPRES - Pemerintah memandang perlu pengaturan kembali perizinan penggunaan tenaga kerja asing, dengan pertimbangan untuk mendukung perekonomian nasional dan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi.. Sebagaimana dikutip dari laman Setkab, atas dasar pertimbangan tersebut, pada 26 Maret 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun …
PERPRES - Pemerintah memandang perlu pengaturan kembali perizinan penggunaan tenaga kerja asing, dengan pertimbangan untuk mendukung perekonomian nasional dan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi.. Sebagaimana dikutip dari laman Setkab, atas dasar pertimbangan tersebut, pada 26 Maret 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun … tataruangpertanahan.com NOMOR 98 TAHUN 2015 TENTANG PERCEPATAN PENYELENGGARAAN KERETA API RINGAN / LIGHT RAIL TRANSIT TERINTEGRASI DI WILAYAH JAKARTA, BOGOR, DEPOK, DAN BEKASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang Mengingat a. b. c. 1. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, bahwa untuk meningkatkan pelayanan transportasi Konsolidasi Perpres 54 Tahun 2010 dan Perubahannya ... perubahan yang dimulai dari Keppres Nomor 80 Tahun 2003 serta perubahannya, Perpres Nomor 54 Tahun 2010, Perpres Nomor 35 Tahun 2011, Perpres Nomor 70 Tahun 2012, Perpres Nomor 172 Tahun 2014 dan Perpres Nomor 4 Tahun 2015. PERATURAN PRESIDEN / PERPRES NOMOR 95 TAHUN 2018 …
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 … NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Presiden DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN … NOMOR 98 TAHUN 2015 TENTANG PERCEPATAN PENYELENGGARAAN KERETA API RINGAN/ LIGHT RAIL TRANSIT TERINTEGRASI DI WI LAY AH JAKARTA, BOGOR, DEPOK, DAN BEKASI Menimbang Mengingat DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan transportasi dalam mendukung pembangunan di wilayah Jakarta, Perpres 68 tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian ... Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara adalah pengaturan mengenai pokok-pokok organisasi kementerian negara. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara ditetapkan dalam rangka mewujudkan organisasi kementerian negara yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses untuk mendukung efektivitas …
Perpres No 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan; Perbandingan PP 10 2010 dengan PP 105 2015 Tentang Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Bagian Ketiga) Perbandingan PP 10 2010 dengan PP 105 2015 Tentang Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Bagian Kedua) Klik tertinggi. raflis.files
